MeratusNews.com, BATULICIN – Masih ada laporan masyarakat terkait aliran yang meresahkan, kepawaspadan perlu di tingkatkan. Masyarakat di tuntut lebih perduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Hal ini di sampaikan Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat H. Eka Safrudin dalam rapat koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di ruang rapat Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, pada Selasa (22 /10/2024).
Menurutnya, jika ada kegiatan keagamaan atau kepercayaan yang mencurigakan maka segera di laporkan kepada aparat Pemerintah setempat. Melaporkan langsung kepada tim Pakem, agar tim tersebut dapat menindaklanjuti dan mengambil beberapa langkah terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya.
“ Kami berharap agar pemerintah daerah beserta aparat maupun masyarakat untuk bekerja sama. Dalam menangani permasalahan berbagai aliran yang dapat meresahkan sehingga terciptanya masyarakat Tanah Bumbu yang hidup beragama secara damai tentram dan rukun,” kata Eka Safruddin.
Terkait dalam pelaksanaan Pilkada serentak, kata Eka, dalam hal ini pihaknya turut memohon kerjasamanya untuk memantau kondisi dilapangan. Kalau ada hal hal yang di anggap mencurigakan segera sampaikan baik itu secara hirarkis melalui kepala desa maupun camat. Sehingga pelaksanaan Pilkada kita bisa berjalan dengan baik ,tentunya saling koordinasi dan komunikasi.
Sementara Kajari Tanbu Dinar Kripsiaji mengatakan, bahwa pada di tahun 2024 tadi Pilpres dan Pileg serentak sudah di laksanakan dengan sukses. Maka di bulan Nopember tahun ini juga akan di adakan pula Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) serentak.
Meskipun relatif aman, kita tetap waspada kerena biasanya ketidakamanan berada pada benturan dan saling ketersinggungan antara pendukung 2 (dua) calon atau lebih. Kalau calon ada 3 tak seberapa di banding kalau calonya ada 2 maka potensi kerawanan akan muncul.
Di ketahui Tanah Bumbu ini punya calon tunggal tetapi bukan tidak mungkin tak punya potensi konflik, di mana pihak yang tidak punya kesempatan untuk ikut konstestasi Pilkada tersebut. Namun harus memenuhi ketentuan melalui partai politik agar bisa menjadi calon baik Bupati maupun Gubernur.
Meski itu pihak, ujar Kajari, yang tidak punya kesempatan akan menggunakan segala cara untuk melakukan hal yang mengancam keamanan Pilkada. Di sinilah Pakem berfungsi kerena issue agama dan issue kepercayaan itu sangat mudah untuk diprovokasi.
“Ini sudah terjadi beberapa tempat, Alhamdulillah sampai dengan sekarang, aliran kepercayaan yang mengarah simpatisme pilkada tidak ada, akan tetapi yang ada hanya kepercayaan yang timbul di modifikasi beberapa orang dengan mengarah pada penyimpangan,” jelasnya.
Namun dirinya percaya, TNI dan Polri punya perhatian yang sama terhadap ancaman aliran yang menyimpang ini. (rel/win)
